Presiden PGB West Papua: NKRI Harga Mati dan Papua Merdeka Hsrga Mati Sejajar

Pembukaan Kongres ke-19 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua atau PGB-WP, yang bertepatan dengan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember lalu, menjadi moment refleksi seluruh pihak, terutama pekerja gereja seperti pendeta dan gembala jemaat.

Dalam moment memperingati Hari Ham sedunia itu, Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua, pendeta, Dr. Socratez Sofyan Yoman mengajak seluruh peserta dan tamu undangan untuk mengheningkan cipta bagi para pejuang kemanusiaan yang telah gugur, termasuk Filep Karma.

Dalam sambutannya, Pendeta Socratez Yoman juga menegaskan kepada para pendeta dan gembala gereja Baptis tentang pentingnya memiliki paradigma teologia yang lebih kontekstual

Pendeta Socratez Yoman meminta umatnya tidak melihat topik Papua Merdeka atau NKRI Harga Mati sebagai hal yang tabu. Namun, dilihat sebagai suatu ekspresi yang perlu didengar dan saling menghargai.

Kongres ke-19 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua diagendakan berlangsung hingga tanggal 15 Desember nanti, dengan diikuti 327 Jemaat, 2 Gereja Otonom dan 27 Wilayah Baptis pada puncak kongres akan dihasilkan sejumlah rekomendasi dan pemilihan badan pengurus baru periode 2022-2027.

⬇️⬇️⬇️

https://www.youtube.com/watch?v=_m_sdZIT2ps

#koranjubi 

#JubiTVid 

#infopapua

#TanahPapua 

#papua 

#indonesia 

#PapuanLivesMatter

WPCC Tentang KOMNAS HAM NKRI DAN DIALOGUE

POSISI DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC) TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK VERTIKAL INDONESIA-PAPUA SEBAGAI BERIKUT: 

1. KOMNAS HAM RI harus Mendukung penyelesaian 4 akar persoalan Papua yang sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

2. KOMNAS HAM RI harus mendukung pernyataan Presiden RI, Ir. Joko Widodo pada 30 September 2019 untuk bertemu dengan kelompok pro-Referendum. 

3. KOMNAS HAM RI harus mendukung kunjungan Komisi HAM PBB ke Papua sesuai dengan desakan 84 Negara, Uni Eropa dan Pakar HAM PBB. 

4. Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam Seruan Moral, 20 Maret 2022 dapat menilai langkah-langkah KOMNAS HAM imi ditempuh dalam rangka politik PENCITRAAN Negara Indonesia." Maka Dewan Gereja Papua mendesak KOMNAS HAM RI harus mendukung sikap resmi Dewan Gereja Papua (WPCC), dalam Seruan Moral 20 Maret 2022, sebagai berikut: 

"Untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua, kami tetap KONSISTEN mendesak dilakukannya Dialog antara Pemerintah Indonesia dengan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), seperti yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam penyelesaian konflik Aceh. 

5. Surat Gembala Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 5 Februari 2021, sebagai berikut: 

"Presiden Jokowi, pada tanggal 30 September 2019, sudah berjanji di depan media masa di Jakarta bahwa pihaknya ingin bertemu dengan 'kelompok pro referendum Papua'. Sehingga kami percaya bahwa Indonesia/Jakarta pada akhirnya akan berunding dengan ULMWP. Melalui surat ini kami menagih janji tersebut." 

6. Pada 26 Agustus 2019, Dewan Gereja Papua (WPCC) juga meminta untuk KEADILAN dari Pemerintah Republik Indonesia atas masalah Papua seperti yang ditunjukkan kepada GAM di Aceh. Wakil Presidem Yusuf Kalla secara aktif mendorong dialog dengan GAM yang dimediasi pihak internasional, sementara ULMWP diberikan stigma KKB yang diperhadapkan dengan pendekatan militer. Oleh karena itu, kami menuntut Pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral." 

7. Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam Surat Gembala pada tanggal 13 September 2019, sebagai berikut: 

"Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian yang permanen di Tanah Papua, sesuai dengan Seruan Surat Gembala yang pada tanggal 26 Agustus yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura. 

KOMNAS HAM RI harus mendukung Perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral seperti GAM Aceh-RI di Helsinki pada 15 Agustus 2005. 

Posisi Dewan Gereja Papua (WPCC) jelas, maka atas dasar arahan dan petunjuk Moderator Dewan Gereja Papua, Pdt. DR. Benny Giay, maka Dewan Gereja Papua tidak akan ada pertemuan dengan KOMNAS GAM RI. 

Terima kasih 

Jayapura, 1 April 2022 

Gembala DR. Socratez Yoman 

========= 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).

3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Teologi Pembebasan - TUHAN YESUS TIDAK MELARANG PAPUA BARAT MERDEKA

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman 

Para pembaca yang mulia dan terhormat,  TUHAN Allah tidak melarang Papua Barat Merdeka.  Alkitab tidak melarang Papua Barat merdeka. Injil tidak melarang Papua Barar Merdeka. Gereja tidak melarang perjuangan Papua Barat Merdeka. 

Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan ruang dan jaminan setiap bangsa berhak merdeka. "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perimanusiaan dan perikeadilan." 

Jadi, pendudukan dan penjajahan Indonesia atas rakyat dan bangsa Papua Barat harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikanusiaan dan perikeadilan. 

Jadi, yang dilarang TUHAN, dilarang Alkitab, dilarang Injil, dilarang Gereja: "Jangan membunuh dan jangan mencuri (Keluaran 20:13, 15). 

Yang dilarang dan ditentang oleh TUHAN Yesus Kristus, Alkitab, Injil dan Gereja ialah kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marjinalisasi, sejarah Pepera 1969 yang bengkok dan proses pemusnahan etnis Papua (genocide). 

TUHAN Yesus Kristus, Alkitab, Injil dan Gereja melarang atau mengutuk tentang mitos, stigma, dan label  seperti: monyet, makar, opm, kkb dan teroris yang diproduksi penguasa Indonesia  dari waktu ke waktu. 

Tulisan ini merupakan keyakinan dan iman serta pandangan penulis. Para pembaca silahkan tulis apa yang Anda yakin benar yang berbeda denga pandangan penulis.  Penulis menulis tentang keadilan, hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat, demokrasi, hak hidup dan hak kebebasan politik demi kedamaian dan harmoni untuk semua orang. 

Dalam tujuan ini, rakyat dan bangsa West Papua berjuang melawan pendudukan dan kolonialisme Indonesia di West Papua bukan untuk kita menang, tetapi kita berjuang untuk mengubah cara berfikir mereka yang salah dan keliru selama ini. Karena penguasa kolonial modern tidak berhak atas tanah Melanesia. Mereka memaksakan kami menerima ideologi asing: Pancasila, UUD1945, bendera merah putih, lagu Indonesia raya, mitos Sumpah Pemuda, sejarah palsu dan nama para pahlawan Indonesia yang tidak ada hubungan  dengan leluhur dan nenek moyang bangsa Melanesia. Jadi, kita berjuang supaya Indonesia harus sadar bahwa  pemaksaan bermotif RASISME dan Militerisme dan Fasisme itu tidak pernah  bertumbuh, berakar dan berbuah dengan baik. 

TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja juga menentang sejarah Pepera 1969 yang dimenangkan ABRI dengan cara-cara brutal, pelanggaran berat HAM merupakan kejahatan Negara selama 58 tahun sejak tahun 1963, perampasan tanah milik Orang Asli Papua untuk pemukiman transmigrasi, kelapa sawit, pembangunan gedung-gedung besar, pembangunan jalan-jalan, pembangunan basis-basis militer membuktikan Indonesia kolonial moderen yang melakukan pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis, terstruktur, terencana dan masif. 

Karena itu, kita berjuang untuk mengubah cara berpikir dan watak mereka. Supaya ke depan bangsa Indonesia dan bangsa West Papua duduk berdampingan sebagai dua bangsa yang merdeka dan berdaulat. Mari, kita mengubah cara berpikir bangsa Indonesia dengan menulis kebenaran-kebenaran, fakta-fakta yang kita lihat, tahu dan miliki. 

Yang jelas dan pasti, West Papua akan Merdeka atau tidak merdeka,  itu urutan yang paling terakhir. Tetapi,  yang paling utama dan terpenting ialah kami tetap berjuang melawan pendudukan dan kolonialisme Indonesia yang RASIS dan FACIS hanya demi kehormatan martabat kami atas tanah leluhur kami sebagai sebuah bangsa. 

Bagian yang tak terpisahkan dari kolonialisme, militerisme, rasisme dan ketidakadilan,  pengamatan dan penilaian saya selama ini secara pribadi dan mungkin sangat subyektif, bahwa sebagian besar penguasa pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua, mulut mereka bau busuk karena tukang tipu/pembohong besar, munafik dan hidup berpura-pura dengan berlidah manis yang penuh racun. Penampilan diluarnya gagah dan berbaju mahal, berdasi bagus tetapi hatinya busuk, jahat dan tidak ada nurani, terutama dalam menghadapi rakyat dam bangsa West Papua selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 dengan kekerasan senjata dan ketidakadilan serta kebohongan besar. 

Gerakan ideologi Papua Barat harus diselesaikan dengan pendekatan dialog ideologis bukan pendekatan militer. Pendekatan militer di Papua selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 telah melahirkan banyak masalah dan juga telah melahirkan ratusan dan ribuan ideolog muda  Papua yang militan untuk melawan kolonialisme, kapitalisme, militerisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, pemusnahan etnis Papua, dan sejarah penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui Pepera 1969 yang penuh darah dan air mata yang dimenangkan dengan moncong senjata oleh militer kolonial modern Indonesia. 

Masalah paling rumit di Papua ialah kekerasan negara yang melibatkan militer.  Kekerasan militer sangat ditolak dan dimurkai oleh TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja. Jadi, Papua adalah persoalan militer sebagai aktor utama kekerasan yang menyebabkan pelanggaran berat HAM dan berbagai masalah rumit lainnya. 

Pastor Frans Lieshout, OFM memberikan kesaksian tentang pengalamannya: 

Pada 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang  telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipunggut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar begitu. 

Kesimpulannya, TUHAN, Alkitab, Injil, Gereja tidak melarang Perjuangan rakyat dan bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan secara politik. Yang dilarang dan dimurkai TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja ialah kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marjinalisasi, sejarah Pepera 1969 yang bengkok dan proses pemusnahan etnis Papua (genocide) dan juga mitos, stigma, dan label  seperti: monyet, makar, opm, kkb dan teroris yang diproduksi penguasa Indonesia  dari waktu ke waktu. 

Para pejuang keadilan, perdamaian, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat, hak penentuan nasib rakyat dan bangsa Papua, berjuanglah dengan cara-cara damai dan terhormat karena Papua Barat Merdeka tidak dilarang oleh TUHAN, Alkitab, Injil, Gereja. Perjuangan Papua Barat Merdeka perjuang mulia dan suci untuk masa depan bangsa Papua Barat yang lebih damai dan beradab. 

Diharapkan, solusi untuk mengakhiri semua persoalan ini ialah perundingan atau dialog damai yang setara antara RI-ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral tanpa syarat, seperti GAM Aceh-RI yang pernah dimediasi Helsinki pada 15 Agustus 2015. 

Doa dan harapan saya, tulisan ini membuka wawasan teologis untuk para pembaca. Selamat mengecap dan menikmati tulisan ini. 

Ita Wakhu Purom, 3 November 2021 

Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP)

2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC).

4. Aliansi Baptis Dunia (BWA).